Tak Pandang Bulu, BPN DKI Jakarta Siap Gebuk Mafia Tanah

JAKARTA, python-ogre.org - Badan Pertanahan Nasional (BPN) Wilayah DKI Jakarta berkomitmen untuk memberantas mafia tanah.

"Seperti yang disampaikan Pak Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto, kita gebuk semua yang tidak punya integritas," kata Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta Wartomo dalam kegiatan Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (Gemapatas) di Jakarta Selatan pada Jumat (3/2/2023).

Komitmen pemberantasan mafia tanah ini juga tetap berlaku meskipun pelaku berasal dari internal BPN.

"Kita harus punya komitmen itu, untuk membangun dan menegakkan negara supaya tanah ini benar-benar untuk kesejahteraan masyarakat," imbuh Wartomo.

Adapun Hadi Tjahjanto pernah berpesan bahwa ada 4 pilar yang diandalkan dalam pemberantasan mafia tanah, meliputi BPN, Pemerintah Daerah, aparat penegak hukum dan badan peradilan.

Di sisi lain, capaian Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di DKI Jakarta sudah mencapai 90 persen dari total 2 juta bidang tanah.

Ditargetkan pada tahun 2023, DKI Jakarta bisa menjadi Kota Lengkap atau seluruh bidang tanahnya telah terdaftar.

Rencananya, sebanyak 2.000-3.000 bidang tanah di DKI Jakarta bisa terdaftar melalui PTSL hingga Juni atau Juli 2023 ini.

Baca juga: Bantu Pemerintah Berangus Mafia Tanah, AREBI Gencarkan Sertifikasi Broker Properti

Lanjutnya, percepatan PTSL di DKI Jakarta dilakukan dengan pola validasi dan identifikasi yang kuat.

Salah satunya dilakukan lewat Gemapatas yang bisa menjadi suatu pengamanan aset terhadap bidang tanah warga hingga menekan sengketa dan konflik pertanahan.

Kemudian Gemapatas juga memperlancar dan memudahkan petugas pertanahan untuk menindaklanjuti PTSL.

Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 200 bidang tanah di DKI Jakarta berhasil dipatok dengan rincian 100 bidang di Jakarta Selatan dan 100 bidang di Jakarta Barat.